Peraturan perundang-undangan apotek pdf

3 Tujuan Pengaturan Apotek. 3.1 Sulitnya Menyusun Peraturan Perundang-undangan. 3.1.1 Definisi istilah kefarmasian menurut Permenkes No. 9 Tahun 2017. 3.1.1.1 Instansi yang mengeluarkan izin apotek. 3.1.1.1.1 Catatan khusus terkait proses perizinan apotek; 3.1.1.1.2 Kewajiban apoteker membayarkan pajak penghasilan

Asas-asas perundang-undangan menjadi dasar pola berpikir pembentuk undang-undang. Asas-asas peraturan perundang-undangan memiliki peran yang sangat vital untuk memecahkan masalah undang-undang yang saling bertentangan. Setidaknya, ada 4 asas penting dalam peraturan perundang-undangan nasional kita, yaitu asas legalitas atau undang-undang tidak berlaku surut atau asas non rectro active, …

SALINAN PEDOMAN DAN TATA CARA PERIZINAN DAN …

Kami memasang iklan pada konten yang Anda ingin jelajahi. Iklan membantu kami untuk dapat memberikan konten hukum secara gratis. Bantu kami untuk tetap menjadikan hukum untuk semua dengan cara menonaktifkan Adblock pada browser Anda. Pahami lebih lanjut mengenai ketentuannya disini. Selain itu, Anda juga dapat berlangganan layanan premium dari hukumonline.com. klik disini UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN … Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. 3. Undang-Undang adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat IMPLEMENTASI PP 51/2009 TENTANG PEKERJAAN … Apr 15, 2011 · PENDAHULUAN Ada dua pendekatan yang harus dilakukan untuk memahami PP 51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian sebagai sebuah peraturan perundang-undangan dan implementasinya di bidang kesehatan dan farmasi. Pertama, memahami dan mengerti fungsi, posisi dan materi muatan yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, memahami definisi … Tujuan Peraturan PERMENKES NO. 9 ... - Software Apotek Murah

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA . NOMOR 73 TAHUN 2016 . TENTANG . STANDAR PELAYANAN KEFARMASIAN DI APOTEK . DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA . MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek sebagaimana telah diubah … LAPORAN PRAKTEK KERJA LAPANGAN APOTEK KIMIA FARMA Jul 20, 2017 · 2.2 Peraturan PerUndang-Undangan apotek. Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes/PMK) terbaru Nomor 9 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak 13 Februari 2017. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian PERATURAN KEPALA BADAN PENGAWAS OBAT DAN … besar sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 5. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukan praktik kefarmasian oleh Apoteker. 6. Pelayanan Kefarmasian adalah suatu pelayanan langsung dan bertanggung jawab kepada pasien yang berkaitan dengan Sediaan Farmasi dengan maksud mencapai hasil

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.pdf - Academia.edu Peraturan Perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam Peraturan Perundang-undangan. PERATURAN PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA NOMOR 51 … Dalam hal Apoteker yang mendirikan Apotek bekerja sama dengan pemilik modal maka pekerjaan kefarmasian harus tetap dilakukan sepenuhnya oleh Apoteker yang bersangkutan. (3) Ketentuan mengenai kepemilikan Apotek sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Apoteker Peduli: Semua Tentang Apotek Berdasarkan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 2009 tentang Pekerjaan Kefarmasian, yang dimaksud dengan apotek adalah suatu sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. P ekerjaan kefarmasian yang dimaksud adalah pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi atau penyaluran obat, …

peraturan perundang-undangan. Pasal 6 (1) Industri Farmasi yang memproduksi Narkotika dan PBF atau Instalasi Farmasi Pemerintah yang menyalurkan Narkotika wajib memiliki izin khusus dari Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. (2) Izin khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa: a. Izin Khusus Produksi Narkotika; b.

Permenkes Nomor 73 Tahun 2016 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian Di Apotek. Mencabut Permenkes Nomor 35 Tahun 2014 dan Permenkes Nomor 35 Tahun 2016 yang daftar produknya diatur dalam peraturan perundang-undangan. 9. Apoteker adalah sarjana farmasi yang telah lulus sebagai apoteker dan telah mengucapkan sumpah jabatan apoteker. Kemenkes Keluarkan Permenkes Nomor 9 Tahun 2017 Tentang ... farmasetika.com – Menteri Kesehatan RI, Nila F Moeloek, mengeluarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI (Permenkes/PMK) terbaru Nomor 9 Tahun 2017 terkait Apotek pada 30 Januari 2017 dan mulai berlaku sejak 13 Februari 2017. PMK ini dibuat untuk meningkatkan aksesibilitas, keterjangkauan, dan kualitas pelayanan kefarmasian kepada masyarakat, perlu penataan penyelenggaraan pelayanan kefarmasian PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA … Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG APOTEK. BAB I . KETENTUAN UMUM . Pasal 1 . Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan: 1. Apotek adalah sarana pelayanan kefarmasian tempat izin praktik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. -9- BAB III PERIZINAN Bagian Kesatu Surat Izin Apotek Pasal 12 (PDF) TINJAUAN TENTANG IZIN PENDIRIAN APOTEK DI INDONESIA


UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 12 TAHUN …

Leave a Reply